Pasal 4

Permohonan Bantuan DSP oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan atas:

• adanya laporan ancaman atau kejadian Bencana yang

disampaikan oleh BPBD kabupaten/kota terdampak

kepada BNPB paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh

empat) jam;

• adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh bupati/wali kota daerah terdampak meliputi Status Siaga

Darurat, Tanggap Darurat atau Transisi Darurat ke

Pemulihan; dan

• adanya surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat

Bencana yang ditandatangani oleh bupati/wali kota daerah terdampak ditujukan kepada Kepala BNPB paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya

Status Keadaan Darurat Bencana dengan melampirkan:

www.peraturan.go.id

2018, No. 382 -8-

1. surat keputusan bupati/wali kota tentang

penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;

1. rencana kegiatan yang memuat batas waktu

penyelesaian kegiatan;

1. rincian kebutuhan anggaran biaya;
2. pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari

instansi/lembaga teknis berwenang; dan

1. laporan ancaman/kejadian bencana.