Pasal 18

(1) Kegiatan pendukung operasi Penanganan Darurat

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

pada Status Tanggap Darurat ditetapkan meliputi:

• aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;

• melakukan pengendalian ancaman bencana;

• melakukan pembersihan untuk mempermudah akses bantuan;

• melakukan perbaikan darurat prasarana dan sarana

untuk mempermudah akses bantuan;

• melaksanakan ketatausahaan; dan

• melaksanakan komunikasi.

(2) Kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

• operasional pos, mencakup konsumsi rapat, bahan bakar, biaya sewa gudang/bangunan untuk pos dan

gudang sementara, pengadaan perlengkapan display

informasi, pengadaan/sewa sarana pengelolaan data dan informasi serta sewa kendaraan angkutan;

• kegiatan monitoring dan evaluasi, mencakup biaya sewa kendaraan angkutan untuk monitoring dan

evaluasi, bahan bakar, konsumsi rapat; dan

www.peraturan.go.id

2018, No. 382 -22-

• biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.

(3) Kegiatan pengendalian ancaman bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• pengadaan sarana, mencakup biaya sewa alat berat

dan alat angkut untuk pengendalian ancaman, biaya

operasi teknologi modifikasi cuaca, biaya operasi pemadaman darat dan udara, bahan bakar,

pengadaan alat komunikasi dan sarana pendukung

peringatan dini, serta pengadaan logistik untuk pengendalian ancaman bencana; dan

• biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.

(4) Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

• pengadaan sarana, mencakup biaya pengadaan alat pelindung diri, sewa alat berat, sewa truk sampah,

pengadaan gerobak sampah, pengadaan bahan

bakar, pengadaan alat dan bahan kebersihan rumah tangga dan lingkungan, serta kantong sampah;

• penanganan limbah medis dan bahan berbahaya

dan beracun, mencakup pengadaan alat pelindung diri, pengadaan atau sewa peralatan penanganan

limbah medis dan bahan berbahaya, biaya

operasional dekontaminasi, pengadaan logistik operasional penanganan limbah medis dan bahan

berbahaya; dan

• biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai standar biaya masukan.

(5) Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

www.peraturan.go.id

2018, No. 382 -23-

• perbaikan fungsi prasarana, mencakup biaya

perbaikan darurat jalan, tanggul dan jembatan, perbaikan darurat dermaga pelabuhan dan fasilitas

bandara pada tingkat keberfungsian awal/dasar

untuk memudahkan akses mobilisasi dan mendukung kegiatan penanganan darurat bencana;

• perbaikan fungsi sarana, mencakup pengadaan

genset, alat penerangan, sarana komunikasi dan perbaikan jaringan air bersih pada tingkat

keberfungsian awal/dasar untuk mendukung

kegiatan penanganan darurat bencana; dan

• biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai standar biaya masukan.

(6) Kegiatan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e meliputi biaya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer, dokumentasi, dan penggandaan

dokumen.

(7) Kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f meliputi biaya pulsa, berlangganan telepon,

faksimili dan paket data.