Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2015 tentang PENGAMANAN KEPARAWISATAAN

Dalam peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah dan Pengusaha.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah adminstratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang berusaha di bidang kepariwisataan. 11. Pengelola Usaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengelola usaha pariwisata. 12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelengaraan pariwisata. 13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 14. Objek vital nasional di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah kawasan/lokasi bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 15. Polisi Pariwisata (Tourism Police) adalah anggota Polri yang melaksanakan tugas pengamanan di bidang kepariwisataan. 16. Pengamanan internal adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan yang diselenggarakan oleh instansi/proyek/badan usaha. 17. Satuan kewilayahan adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang berada di bawah Kapolda. 18. Satuan fungsi pendukung adalah kesatuan Polri yang memiliki kemampuan khusus teknis kepolisian, yang berperan memberikan dukungan pelaksanaan tugas Polri.

Tujuan peraturan pengamanan kapariwisataan meliputi: a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pengamanan Kepariwisataan sesuai karakteristik Usaha Pariwisata;dan b. terwujudnya kesamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Pengamanan Kepariwisataan yang profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengamanan Kepariwisataan dilaksanakan dengan perinsip: a. legalitas, yaitu pengamanan Kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan; b. profesional, yaitu dalam melaksanakan pengamanan kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya; c. proporsional, yaitu pengamanan Kepariwisataan dilaksanakan sesuai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab; d. akuntabel, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan; e. nesesitas, yaitu pengamanan Kepariwisataan diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;dan f. humanis, yaitu pengamanan Kepariwisataan senantiasa memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial, perlindungan dan pelayanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(1) Gangguan di bidang Kepariwisataan dapat bersumber dari: a. lingkungan internal;dan b. lingkungan eksternal. (2) Gangguan yang bersumber dari lingkungan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menimbulkan kerugian berupa korban jiwa, harta benda dan trauma psikis.

Gangguan yang bersumber dari internal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, antara lain berupa: a. unjuk rasa/pekerja; b. mogok kerja; c. penyalahgunaan izin; d. penarikan dana investasi oleh investor;dan e. perusakan atau hilangnya aset Usaha Pariwisata.

Gangguan yang bersumber dari eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain berupa: a. penutupan Usaha Pariwisata; b. unjuk rasa dari masyarakat/lingkungan; c. dampak dari penolakan kebijakan pemerintah; d. gejolak sosial; e. persaingan usaha; f. sengketa tanah;

g. pemblokiran/penutupan jalan; h. rusaknya lingkungan sekitar Usaha Pariwisata yang dapat memicu masalah sosial; i. peringatan perjalanan wisata (travel warning); j. bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, tsunami, gunung meletus, gelombang pasang); k. kecelakaan Wisatawan dan/atau pengunjung; l. pembakaran; m. serangan atau gangguan binatang buas;dan n. penyebaran penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia (zoonosis).

Pola pengamanan ditetapkan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan Kepariwisataan meliputi: a. bentuk pengamanan; b. metode pengamanan; c. sifat pengamanan; d. kompetensi pelaksana pengamanan;dan e. perlengkapan pelaksana pengamanan.

(1) Bentuk pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari: a. pengamanan langsung;dan b. pengamanan tidak langsung. (2) Pengamanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengerahan dan penggelaran kekuatan secara fisik di lapangan. (3) Pengamanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi.

Metode pengamanan seperti: a. Pengamanan oleh manusia (Security Method); b. Pengamanan menggunakan konstruksi (Security by Construction); c. Pengamanan dengan menggunakan peralatan elektronik/mekanik (Security by electronics/mechanics); d. Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan (Security by nature); e. Pengamanan dengan menggunakan Satwa (Security by animals);

f. Pengamanan dengan menggunakan tanda - tanda khusus (Security by identification);dan g. Pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat (Security by Community).

Sifat pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi: a. Pengamanan terbuka;dan b. Pengamanan tertutup.

(1) Pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi: a. kegiatan pre-emtif; b. kegiatan preventif;dan c. tindakan hukum. (2) Kegiatan pre-emtif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. koordinasi dengan pemangku kepentingan (stake holder) serta potensi masyarakat lainnya dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Usaha Pariwisata; dan b. membangun kemitraan dengan pengusaha dan pengelola Usaha Pariwisata, Wisatawan dan masyarakat sekitar lokasi/kawasan Pariwisata untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Usaha Pariwisata. (3) Kegiatan preventif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang, barang dan kendaraan yang masuk/keluar pada lokasi/kawasan Usaha Pariwisata; b. pengaturan terhadap lalu lintas manusia, barang dan kendaraan pada lokasi/kawasan Usaha Pariwisata; c. penjagaan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran/kejahatan pada lokasi/kawasan Usaha Pariwisata; dan d. patroli pada lokasi/kawasan Usaha Pariwisata. (4) Tindakan hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), memberikan pertolongan kepada korban, mencari dan mendata saksi dan barang bukti, serta menangkap pelaku bila masih di TKP yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di lokasi/kawasan Usaha Pariwisata;

b. melaporkan atau menginformasikan ke kantor Kepolisian terdekat tentang terjadinya tindak pidana;dan c. koordinasi tentang bantuan teknis kepada fungsi kepolisian pendukung dalam hal terjadinya tindak pidana.

Pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mengutamakan kegiatan: a. deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi baik yang bersumber dari internal maupun dari eksternal lingkungan Usaha Pariwisata;dan b. pemantauan/pengawasan terhadap orang, barang/benda, dokumen/arsip informasi dan kegiatan Usaha Pariwisata.

(1) Pelaksana pengamanan kepariwisataan, meliputi: a. Polisi Pariwisata;dan b. satuan kewilayahan. (2) Kegiatan pengamanan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman/gangguan yang mungkin timbul dan/atau atas permintaan pengelola Usaha Pariwisata.

(1) Kompetensi pelaksana pengamanan kepariwisataan, antara lain: a. memiliki wawasan dan pengetahuan Kepariwisataan setempat; b. memahami karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat; c. mampu berkomunikasi dan mengerti bahasa daerah setempat dengan baik; d. mampu memberikan pelayanan keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan; e. mampu memberikan bantuan informasi umum tentang Pariwisata; f. bersikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan; g. berpenampilan rapi, bersih dan simpatik; h. memiliki kemampuan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP); i. memahami peraturan dan perundang - undangan yang terkait

dengan tugasnya;dan j. dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris (persyaratan tambahan).

(2) Kompetensi pelaksana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Ditpamobvit sebagai pembina teknis pengamanan objek vital.

(1) Perlengkapan pelaksana pengamanan kepariwisataan, antara lain: a. kendaraan operasional yang disesuaikan kondisi objek wisata (kendaraan bermotor, sepeda, speed boat, perahu, golf car); b. satwa (kuda, anjing); c. public address; d. alat komunikasi;dan e. alat pertolongan dan bantuan keselamatan. (2) Perlengkapan pelaksana pengamanan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan.

(1) Objek pengamanan kepariwisataan, meliputi: a. Usaha Pariwisata;dan b. kegiatan wisatawan. (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan Pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran;dan i. usaha wisata tirta. (3) Kegiatan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan aktivitas saat kedatangan, perjalanan, kegiatan, sampai kembalinya Wisatawan mancanegara kenegaranya dan Wisatawan domestik dan

(1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik

Wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik Wisata buatan/binaan manusia. (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat huruf b, merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata. (3) Jasa transportasi wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi regular/umum; (4) Jasa perjalanan wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, merupakan usaha biro perjalanan Wisata (penyediaan jasa perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah) dan usaha agen perjalanan Wisata (usaha jasa pemesanan tiket dan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan); (5) Jasa makanan dan minuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum; (6) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. (7) Penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata. (8) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional. (9) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i, merupakan usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa

lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

Sasaran pengamanan, meliputi: a. manusia; b. lokasi/kawasan; c. fisik dan benda/barang; d. dokumen/informasi; dan e. kegiatan.

(1) Pengamanan terhadap manusia, meliputi: a. Wisatawan (domestik/mancanegara); b. tenaga ahli/staf (asing/lokal); c. mitra Usaha Pariwisata; d. karyawan tetap/lepas objek wisata; e. tamu negara/pejabat negara yang berkunjung ke objek Wisata; dan f. masyarakat sekitar destinasi Pariwisata. (2) Kegiatan Pengamanan terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengamanan fisik; b. penjagaan dan patroli; c. memberikan bantuan layanan informasi kepada Wisatawan dan masyarakat pada lokasi/kawasan Usaha Pariwisata; d. pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap orang yang dicurigai dapat mengganggu kegiatan Usaha Pariwisata; e. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), apabila terjadi pelanggaran tindak pidana di kawasan usaha pariwisata; f. memberikan pertolongan bagi yang memerlukan bantuan; dan g. memberikan penerangan/penyuluhan keselamatan, keamanan dan ketertiban.

(1) Pengamanan terhadap lokasi/kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi: a. lingkungan dalam area kawasan Usaha Pariwisata; b. lingkungan luar area kawasan Usaha Pariwisata;dan c. lingkungan sekitar di luar kawasan Usaha Pariwisata. (2) Lokasi atau kawasan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pengemban fungsi pengamanan Kepariwisataan dan Pengelola Usaha Pariwisata.

(3) Pengamanan terhadap lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pengawasan, pengaturan, penjagaan dan patroli pada daerah rawan.

(1) Pengamanan terhadap fisik dan benda/barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, berupa fasilitas dan kelengkapan Usaha Pariwisata, kendaraan atau barang Wisatawan. (2) Pengamanan terhadap fasilitas dan kelengkapan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pengawasan, pemeriksaan, pengaturan, penjagaan dan patroli pada kawasan Usaha Pariwisata.

Pengamanan terhadap dokumen/informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berupa Pengamanan pada tempat penyimpanan dokumen, arsip dan kerahasiaan informasi.

(1) Pengamanan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi rangkaian kegiatan penyelenggaraan usaha Pariwisata. (2) Pengamanan terhadap rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pengawasan, pengaturan, penjagaan dan patroli pada lokasi kegiatan Usaha Pariwisata.

(1) Direktur Pamobvit Baharkam Polri sebagai pembina fungsi teknis pengamanan kepariwisataan di tingkat pusat;dan (2) Direktur Pamobvit Polda sebagai pembina teknis operasional pengamanan kepariwisataan di tingkat wilayah.

(1) Pengawasan terhadap pelaksana Pengamanan Kepariwisataan dilakukan oleh pejabat pembina teknis dan pengemban fungsi pengawasan internal Polri. (2) Pengawasan Pengamanan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui sistem laporan, supervisi, dan pemeriksaan.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADRODIN HAITI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY