Pasal 7

(1) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat: a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:

1. nama lengkap;
2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
3. tempat dan tanggal lahir;
4. kewarganegaraan;
5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
6. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; b. pekerjaan; c. sumber dana; d. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan PPAT; e. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan f. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. (2) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat: a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
8. nama Korporasi;
9. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
10. bentuk Korporasi;
11. bidang usaha;
12. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
13. alamat Korporasi dan nomor telepon;

b. sumber dana; c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan PPAT; d. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi; e. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi; f. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan g. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. (3) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa perikatan lainnya (legal arrangement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat:

1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
2. nama;
3. nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang (jika ada);
4. alamat kedudukan;
5. sumber dana;
6. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan PPAT;
7. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangement);
8. Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. jenis perikatan lainnya (legal arrangement);
10. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan
11. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.