Pasal 3

Administrasi Pengakhiran Dinas dilaksanakan dengan prinsip: a. legalitas, yaitu Administrasi Pengakhiran Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kepastian hukum, yaitu Administrasi Pengakhiran Dinas dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi Pegawai Negeri pada Polri; c. transparan, yaitu proses administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan secara terbuka; dan d. akuntabel, yaitu pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas dapat dipertanggungjawabkan.