Pasal 22

(1) Tata cara pengajuan MPP pada: a. tingkat Mabes Polri:

1. Kasatker mengajukan permohonan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri paling lama 6 (enam) bulan sebelum menjalani MPP yang bersangkutan;
2. Birowatpers SSDM Polri melaksanakan kegiatan: a) meneliti kelengkapan administrasi; b) mengusulkan kepada As SDM Kapolri tentang keputusan MPP yang ditandatangani oleh:

1. Kapolri untuk Pati Polri/PNS Golongan IV/d ke atas;
2. As SDM Kapolri untuk Kombes Pol/PNS Golongan IV/c;
3. Karowatpers SSDM Polri untuk AKBP ke bawah/PNS Golongan IV/b ke bawah; c) membuat salinan Keputusan MPP yang ditandatangani oleh:
4. Karowatpers SSDM Polri untuk Pati Polri/PNS Golongan IV/d ke atas; dan 2) Kabagkhirdin Rowatpers SSDM Polri untuk Kombes Pol ke bawah/PNS Golongan IV/c ke bawah. d) mendistribusikan

keputusan kepada Satker pengusul dan Satker terkait. b. tingkat Polda:

1. Kasatker mengajukan permohonan kepada Kapolda, melalui Karo SDM Polda paling lama 6 (enam) bulan sebelum menjalani MPP yang bersangkutan;
2. Biro SDM meneliti kelengkapan administrasi;
3. Kapolda mengusulkan MPP bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas/PNS Golongan IV/c ke atas kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri;
4. Biro SDM Polda membuat keputusan MPP bagi anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah/PNS Golongan IV/b ke bawah untuk ditandatangani oleh Kapolda dan dibuatkan salinan keputusan MPP yang ditandatangani Karo SDM Polda; dan
5. mendistribusikan salinan keputusan kepada Satker pengusul dan Satker terkait. c. tingkat Polres:
6. Kabag/Kasat/Kapolsek mengajukan permohonan kepada Kapolres, melalui Kabagsumda Polres paling lama 6 (enam) bulan sebelum menjalani MPP yang bersangkutan;
7. Kabagsumda meneliti kelengkapan administrasi;
8. Kabagsumda mengajukan permohonan MPP kepada Kapolres untuk pengesahan; dan
9. Kapolres mengirimkan permohonan MPP kepada Kapolda. (2) Format keputusan dan salinan keputusan MPP, tercantum dalam lampiran "A", "B", "C" dan "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.