Pasal 19

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain:

a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:

1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
2. kurang dari 2 (dua) orang;
3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
4. berhubungan dengan lembaga lain;
5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
7. diperlukan pengamanan khusus; dan
8. saksi sakit-sakitan. b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
9. sulit ditemukan;
10. sangat diperlukan;
11. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
12. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat; c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan; d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
13. sangat diperlukan; dan
14. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri; e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
15. belum diketahui identitasnya;
16. terganggu kesehatannya;
17. dilindungi kelompok tertentu;
18. lebih dari 4 (empat) orang;
19. dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
20. dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
21. warga negara asing (WNA); dan
22. melarikan diri ke luar negeri;

f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:

1. sulit dijangkau;
2. tidak utuh;
3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP. g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
5. sulit didapat;
6. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
7. diperlukan pengamanan khusus;
8. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
9. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan. h. dilihat dari aspek alat khusus, antara lain:
10. sangat diperlukan;
11. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
12. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia diwilayah hukum PPNS. i. dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
13. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
14. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.