Pasal 18

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain: a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:

1. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
3. bukan merupakan sumber pertama;
4. berhubungan dengan lembaga lain;
5. diperlukan penterjemah; dan
6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus; b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
7. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
8. sangat diperlukan; dan
9. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;

d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:

1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik; e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
3. belum diketahui identitasnya;
4. terganggu kesehatannya;
5. dilindungi kelompok tertentu;
6. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam UNDANG-UNDANG; dan
7. lebih dari 4 (empat) orang; f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
8. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
9. tidak utuh; dan
10. diperlukan pengolahan TKP;
11. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
12. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
13. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS; g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
14. sulit didapat;
15. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
16. diperlukan pengamanan khusus;
17. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
18. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan; h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani; i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.