Pasal 17

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain: a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:

1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
3. saksi korban perbuatan pidana; dan
4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang; b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
5. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
6. mudah didapat; dan
7. diperlukan dalam perkara yang disidik; c. dilihat dari aspek petunjuk, antara lain:
8. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
9. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka; d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik; e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
10. tidak terganggu kesehatannya;
11. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
12. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
13. tidak lebih dari 3 (tiga) orang; f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
14. mudah dijangkau;
15. masih utuh;
16. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
17. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;

g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:

1. mudah didapat;
2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
3. mudah diamankan;
4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus;
6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan; h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani; i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.