Pasal 27

Sebelum pejabat kepolisian menerbitkan STTP, maka terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sesuai dengan tingkat kewenangan, antara lain : (1) Tingkat Mabes Polri, dengan:

a. KPU; b. Dewan Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat pusat; c. Bawaslu; d. Dirjen Kesbang dan politik Depdagri; e. Satuan organisasi Polri, meliputi:

1. Babinkam Polri;
2. Sdeops Polri;
3. Ditintelkam Polda setempat; (2) Tingkat Polda/Polwil, dengan: a. KPU Provinsi; b. DPD/DPW Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat Provinsi; c. Panwaslu Provinsi; d. Badan Kesbang dan Linmas Provinsi; e. satuan organisasi Polri, meliputi:
4. Biroops Polda;
5. Direktorat Opsnal Polda;
6. Bagian/Satuan intelkam Polwiltabes/Poltabes/Polres Metro/Polresta/Polres; (3) Tingkat Polwiltabes/Poltabes/Polres Metro/Polresta/Polres, dengan : a. KPU Kabupaten/Kota; b. DPC Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota; c. Panwaslu Kabupaten/Kota; d. Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten/Kota. e. Satuan organisasi Polri:
7. Bagian Operasional Polwiltabes/Poltabes/Polres Metro/ Polresta/Polres;
8. Fungsi Operasional Polwiltabes/Poltabes/Polres Metro/ Polresta/Polres;
9. Polsek.