Pasal 4

(1) Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung. (2) Dumas secara langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara langsung melalui: a. Sentra Pelayanan Dumas; dan b. setiap Pegawai Negeri pada Polri. (3) Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu melalui: a. surat; b. Tromol Pos 7777 atau kotak pos Dumas Mabes Polri atau pada masing-masing kesatuan kewilayahan; c. website dan e-mail Polri; d. telepon, faksimili, atau SMS; e. media massa dan jejaring sosial; f. surat Dumas melalui Instansi Pemerintah:

1. PRESIDEN RI melalui Sekretariat Negara (Setneg) atau Staf Khusus Pengelola Dumas;
2. DPR-RI atau DPRD;
3. kementerian/lembaga;
4. badan/komisi;
5. pemerintah daerah;
6. instansi penegak hukum; dan
7. instansi pengawas intern pemerintahan lainnya; g. surat Dumas melalui lembaga kemasyarakatan:
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
9. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat; h. surat Dumas melalui Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Adat (Todat), atau Tokoh Pemuda (Toda).