Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KEPOLISIAN KHUSUS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah Instansi dan/atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa UNDANG-UNDANG diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup

UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing- masing. 4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Lemdiklat Polri adalah unsur pelaksana pendidikan yang berada dibawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan serta pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri. 5. Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Pusdik Reskrim Polri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknis reserse. 6. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah Sekolah Polisi Negara yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan untuk membentuk peserta didik menjadi anggota Polri sebagai Brigadir Polisi. 7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen/Instansi/Badan di lingkungan pemerintah yang selanjutnya disingkat Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan adalah tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembang bagi pegawai yang ada pada Departemen/Instansi/Badan. 8. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintah yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, yang menyelenggarakan pengamanan dan penegakan UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya. 9. Pembinaan fungsi teknis kepolisian adalah segala usaha dan kegiatan untuk memberikan arahan, petunjuk, pendidikan dan pelatihan kepada Polsus dan PPNS yang bersifat teknis kepolisian. 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 11. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan di bidang tertentu. 12. Pendidikan dan Pelatihan Polsus dan PPNS yang selanjutnya disingkat Diklat Polsus dan PPNS adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Polsus dan PPNS. 13. Peserta didik adalah pegawai negeri sipil pada Instansi/Departemen/Badan di lingkungan pemerintah serta pegawai tetap BUMN yang memenuhi persyaratan. 14. Kompetensi adalah kemampuan keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu. 15. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disingkat gadik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 16. Metode Pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan/pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik, sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna. 17. Jenis Pendidikan dan pelatihan adalah kelompok satuan pendidikan dan pelatihan yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan dan pelatihan. 18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan/atau pelatihan guna mencapai tujuan tertentu.

19. Profesionalisme adalah cara berpikir, sikap dan perilaku, yang dilandasi fungsi teknis kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum.
20. Bahan ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pengetahuan dan atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.
22. Alat Instruksi yang selanjutnya disingkat alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, untuk memperlancar pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran.
23. Alat penolong instruksi yang selanjutnya disingkat alongins adalah alat atau benda yang digunakan membantu atau menolong penggunaan alins.

Tujuan dari peraturan ini: a. membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan fungsi teknis kepolisian, terampil, bermoral, taat hukum, modern, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya; b. memberikan pemahaman fungsi kepolisian terbatas dalam penegakan hukum secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; c. menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan fungsi Kepolisian terbatas dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; dan d. mewujudkan Polsus dan PPNS yang profesional dan mampu menjalankan tugas dibidang penyelenggaraan fungsi Kepolisian terbatas serta penegakan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Prinsip-prinsip diklat Polsus dan PPNS meliputi: a. diklat Polsus dan PPNS diselenggarakan sebagai satu kesatuan dalam sistem pembinaan Polsus dan PPNS; b. diklat Polsus dan PPNS diselenggarakan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; c. diklat Polsus dan PPNS merupakan proses pembelajaran dalam rangka membentuk jati diri Polsus dan PPNS yang berlangsung sepanjang peran dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. diklat Polsus dan PPNS diselenggarakan melalui proses pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Jenis diklat Polsus terdiri atas: a. diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran (JP) atau 60 (enam puluh) hari dalam rangka pembentukan dan sebagai persyaratan untuk menjadi anggota Polsus; b. diklat dengan pola 100 (seratus) JP atau 12 (dua belas) hari dalam rangka penyegaran dan/atau untuk peningkatan kemampuan; dan c. diklat dengan pola 100 (seratus) JP atau 12 (dua belas) hari bagi pejabat struktural yang membawahi Polsus dan belum mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Peserta Diklat Polsus berasal dari Pegawai Negeri yang berada di bawah Departemen/ Instansi/Badan dan pegawai tetap pada BUMN.

Persyaratan peserta Diklat Polsus adalah sebagai berikut: a. penunjukan dari Departemen/Instansi/Badan dan BUMN; b. pegawai Negeri Sipil dan atau; c. pegawai tetap pada BUMN ; d. minimal berijazah SLTA; e. kondite baik; f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; dan g. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter.

Tempat penyelenggaraan Diklat Polsus adalah di Lembaga Pendidikan Polri dan/atau Badan Diklat yang dimiliki oleh Departemen/Instansi/Badan dan/atau BUMN.

Jenis diklat PPNS terdiri atas: a. diklat dengan pola 400 jam pelajaran (JP) atau 60 (enam puluh) hari dalam rangka pembentukan dan sebagai persyaratan untuk menjadi PPNS; b. diklat dengan pola 100 JP atau 12 (dua belas) hari dalam rangka

penyegaran dan/atau untuk peningkatan kemampuan; dan c. diklat dengan pola 100 JP atau 12 (dua belas) hari bagi pejabat struktural yang membawahi PPNS dan belum mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Peserta yang dapat mengikuti Diklat PPNS untuk: a. pola 400 JP bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang teknis penyidikan dan/atau yang akan diarahkan bertugas di bidang teknis penyidikan; dan

b. pola 100 JP bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di bidang teknis penyidikan atau atasan langsung PPNS.

Persyaratan peserta Diklat PPNS adalah sebagai berikut: a. penunjukan dari Departemen/Instansi/Badan; b. pegawai negeri sipil minimal golongan II/b untuk pola 400 JP; c. pegawai negeri sipil minimal golongan III/a untuk pola 100 JP; d. minimal berijazah SLTA; e. kondite baik dinyatakan dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir; f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; dan g. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter.

(1) Tempat penyelenggaraan Diklat PPNS Pola 400 JP di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk. (2) Tempat penyelenggaraan Diklat PPNS Pola 100 JP di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan dapat diselenggarakan di Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan sesuai permintaan yang bersangkutan. (3) Tempat penyelenggaraan Diklat PPNS Pola 400 JP Lingkup Perda, dilaksanakan di SPN atau badan diklat pemerintah daerah setempat.

Penyelenggaraan diklat Polsus dan PPNS dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi diklat.

(1) Perencanaan diklat Polsus dan PPNS disusun berdasarkan kebutuhan Departemen/ Instansi/Badan/BUMN. (2) Perencanaan diklat Polsus dan PPNS meliputi jenis pendidikan, tujuan pendidikan, jumlah peserta, lama pendidikan, tempat pendidikan dan persyaratan peserta. (3) Perencanaan diklat Polsus dan PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dalam program yang dikoordinasikan oleh Biro Binpolsus PPNS Polri dengan Departemen/Instansi/Badan/BUMN, dan diusulkan ke Lemdiklat Polri dan/atau Polda setempat.

(1) Pengorganisasian diklat Polsus dan PPNS disusun berdasarkan struktur organisasi dan tata cara kerja Biro Binpolsus PPNS dan Departemen/Instansi/Badan/BUMN. (2) Dalam menentukan arah dan kebijakan diklat Polsus dan PPNS, Biro Binpolsus PPNS berkoordinasi dengan Lemdiklat Polri.

(1) Diklat Polsus dan PPNS yang diselenggarakan di tingkat Pusat dengan mekanisme sebagai berikut: a. Departemen/Instansi/Badan/BUMN mengajukan rencana diklat Polsus dan PPNS ke Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS Polri; b. Karo Binpolsus PPNS Sdeops Polri mengirim surat permintaan penyelenggaraan diklat Polsus dan PPNS, tentang rencana anggaran biaya dan penjadwalan waktu diklat ke Lemdiklat Polri; c. Kalemdiklat Polri mempelajari dan menjawab permintaan diklat terkait dengan tanggal/waktu pelaksanaan diklat, rincian anggaran biaya dan tempat diklat ke Biro Binpolsus PPNS Polri; d. Biro Binpolsus PPNS Polri melaksanakan rapat koordinasi kesiapan diklat yang diikuti oleh Departemen/Instansi/Badan/BUMN, Lemdiklat Polri dan Pusdik Polri; dan

e. Kepala Lemdiklat Polri menerbitkan Surat Perintah tentang Penyelenggaraan diklat Polsus dan PPNS kepada Lembaga/Pusat Pendidikan Polri. (2) Diklat Polsus dan PPNS yang diselenggarakan di tingkat kewilayahan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Dinas/Instansi/Badan/BUMN mengajukan rencana diklat Polsus dan PPNS ke Kapolda c.q. Karo Binamitra dengan tembusan Karo Binpolsus PPNS Polri; b. Kapolda c.q. Karo Binamitra mengirim surat kepada Kepala SPN tentang penyelenggaraan diklat; c. Kepala SPN menjawab permintaan diklat terkait dengan tanggal/waktu pelaksanaan diklat, rincian anggaran biaya dan tempat diklat ke Kapolda c.q. Karo Binamitra; d. Karo Binamitra melaksanakan rapat koordinasi kesiapan diklat yang diikuti oleh Dinas/Instansi/Badan/BUMN dan Kepala SPN; dan e. Kapolda menerbitkan Surat Perintah tentang Penyelenggaraan diklat Polsus dan PPNS kepada Kepala SPN dengan tembusan Karo Binpolsus PPNS Polri.

Penyelenggaraan pendidikan Polsus dan PPNS harus memenuhi persyaratan: a. peserta; b. penyelengara; c. tenaga pendidik (gadik); d. bahan ajar; e. kurikulum; f. metode; g. Alin/Alongin; h. fasilitas;

i. anggaran; dan j. evaluasi.

Peserta untuk setiap jenis diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berjumlah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) peserta dan/atau disesuaikan dengan kapasitas tempat diklat.

Unsur penyelenggara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri: a. pusat pendidikan Polri; b. SPN; dan c. Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan.

Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, berasal dari unsur: a. Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk; b. Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan; c. universitas/perguruan tinggi yang diperlukan; dan d. pengemban fungsi teknis terkait.

Bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berisi bahan ajar yang sesuai tuntutan perkembangan, profesi

Polsus dan PPNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan diarahkan untuk tercapainya kompetensi.

(1) Kurikulum sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, disesuaikan dengan jenis diklat. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Kalemdiklat Polri.

(1) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri: a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. penugasan; e. pemecahan masalah (problem solving); dan f. studi kasus. (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis diklat.

(1) Alins/Alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, menggunakan Alins/Alongins yang ada di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk, Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan. (2) Alin/Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis diklat.

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, menggunakan fasilitas yang ada di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk, Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf I, berasal dari masing-masing Departemen/Instansi/Badan dan/atau BUMN.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j, dibuat oleh Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk, Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan, dan Birobinpolsus PPNS. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan diklat Polsus atau PPNS.

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi baik tingkat Mabes Polri dan/atau tingkat Polda, maka Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAM P IRAN

PER ATU RAN KE PALA K EPO LISIAN N EG ARA REP UB LIK IN D O N ESIA

N OM O R TAH U N 20 09

TEN T AN G

PE N YELEN G G ARA AN PEN DID IK AN D AN P ELAT IHA N B AG I K EP OLISIAN K H USU S DA N PEN YID IK PE G AW AI N EG ERI SIPIL O LEH K EPO LISIA N N E G AR A REPU B LIK IN D ON ESIA

RANGKA PELAJARAN POKOK DIKLAT PPNS POLA 400 JP ( 2 BULAN/8 MINGGU )

TAHAP NO MATA PELAJARAN JML JP

KET 1 2 3 4 5 6 7 I

PENGANTAR

• ORIENTASI PENDIDIKAN/PELATIHAN

1. Waktu Pimpinan
2. Pola Kurikulum dan Sistem Evaluasi
3. Peratura Urusan Dalam P U D
4. Tes Kesehatan dan Kesamaptaan Jasmanai
5. Pengenalan Lemdik ( 16 )

2 2 2 8 2

2 2 2 4 2

II UMUM - PEMBINAAN FISIK

1. Beladiri (10)

10

III UTAMA

• HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. Sistem Peradilan Pidana
3. Kapita Selekta KUHAP
4. Kapita Selekta KUHP
5. Hukum Pembuktian
6. Pra Peradilan
7. UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya / masalah teknis Departemen yang bersangkutan (254 )

(118) 10 18 14 16 10 50

10 18 14 16 10 50

• TEHNIK DAN TAKTIK PENYIDIKAN

8. Proses Penyidikan Tindak Pidana PPNS
9. Penyelidikan (Wasmat/capul baket)
10. Penangan TKP
11. Penindakan
12. Pemeriksaan tersangka/saksi
13. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
14. Administrasi penyidikan
15. Tata cara pembuatan laporan kejadian/BA
16. Gelar Perkara

( 136)

16 16 16 16 20 16 16 12 8

16 16 16 16 20 16 16 12 8

3 4 5 6 7 IV PELENGKAP

• HUBUNGAN POLRI DENGAN DEPARTEMEN :

17. Tupok, fungsi dan Peranan Polri dan PPNS
18. HTCK Polri dan PPNS

• KRIMINALITAS:

19. Psikologi kriminal

• ORIENTASI KEGIATAN CJS :

20. Orientasi penuntutan
21. Orientasi peradilan ( 30 )

6 6

6

6 6

6 6

6

6 6

V PEMBULATAN DIK/LAT - LATIHAN APLIKASI 22. Latnis/latja

• WIDYA WISATA:

23. Ke Pusat Labfor/objek lain

• CERAMAH :

24. Dir pada Bareskrim Polri
25. Karo Binpolsus PPNS Polri
26. Materi/Dirjen/Dir ybs (86)

70

10

2 2 2

70

10

2 2 2

VI LAIN-LAIN - UPACARA/JAM CADANGAN - Upacara buka/tutup diklat - Jam cadangan ( 4 )

4

J U M L A H 400 14 27 11

RANGKA PELAJARAN POKOK DIKLAT PPNS POLA 100 JP ( 14 HR/2 MINGGU )

TAHAP NO MATA PELAJARAN JML JP

KET 1 2 3 4 5 6 7 I

PENGANTAR

• ORIENTASI PENDIDIKAN/PELATIHAN

1. Waktu Pimpinan
2. Pola Kurikulum dan Sistem Evaluasi

( 4 )

2 2

2 2

II UTAMA - HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Sistem Peradilan Pidana
2. Kapita Selekta KUHAP
3. Kapita Selekta KUHP
4. Hukum Pembuktian
5. Pra peradilan
6. UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar

hukumnya / masalah teknis Departemen

yang bersangkutan

(64) (23)

3 3 3 3 3 8

3 3 3 3 3 8

• TEKNIK DAN TAKTIK PENYIDIKAN

7. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS
8. Penyelidikan (Wasmat/capul baket)
9. Penangan TKP
10. Penindakan
11. Pemeriksaan tersangka/saksi
12. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
13. Administrasi penyidikan
14. Tata cara pembuatan laporan kejadian/BA

(32)

4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4

• MANAJEMEN PENYIDIKAN :

15. Pengendalian dan pengawasan penyidikan
16. Gelar perkara

(9)

4 5

4 5

3 4 5 6 7 III PELENGKAP

• HUBUNGAN POLRI DENGAN DEPARTEMEN :

17. Tupok, Fungsi dan Peranan Polri dan PPNS
18. HTCK Polri dan PPNS

• ORIENTASI KEGIATAN CJS :

19. Orientasi Penuntutan
20. Orientasi Peradilan

(12) 3 3

3 3

3 3

3 3

IV PEMBULATAN DIK/LAT

• SIMULASI

21. Simulasi

• CERAMAH:

22. Dir pada Bareskrim Polri
23. Karo Binpolsus PPNS Sdeops Polri
24. Menteri/Dirjen/dir ybs (16)

10

2 2 2

10

2 2 2

V LAIN – LAIN

UPACARA/JAM CADANGAN - Upacara buka/tutup diklat - Jam cadangan ( 4 )

4

J U M L A H 100 6 70 24

RANGKA PELAJARAN POKOK POLA 300 JP ( 1 ½ BULAN / 6 MINGGU )

TAHAP NO MATA PELAJARAN/KEGIATAN JML JP

KET 1 2 3 4 5 6 7 I

PENGANTAR

A. ORIENTASI PENDIDIKAN/PELATIHAN

1. Waktu Pimpinan
2. Pola Kurikulum dan Sistem Nilai
3. Peraturan Urusan Dalam (PUD)
4. Tes Kesehatan & Kesamaptaan Jasmani
5. Pengenalan Lemdik

( 16 )

( 16 )

4 2 2 4 4

4 2 2 4 4

II DASAR UMUM

B. PEMBINAAN FISIK 6. Permildas ( PBB,PPM,TUM) 7. Beladiri Polri 8. Test awal/akhir jasmani ( 28 )

(28) 10 10 8 -

4

• • • 4

III U T A M A

C. HUKUM DAN PER UU-AN 9. Kapita Selekta KUHAP 10. Kapita Selekta KUHP 11. Hukum Pembuktian 12. Perda yang jadi dasar hukumnya

D. TEHNIK DAN TAKTIK PENYIDIKAN 13. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS 14. Penyelidikan (wasmat/capul baket) 15. Penangan TKP 16. Penindakan 17. Pemeriksaan Tsk/saksi 18. Penyelesaian & Penyerahan 19. Berkas Perkara 20. Administrasi Penyidikan 21. Masalah Teknis Perda 172

(52) 18 10 10 14

( 120 ) 10 18 10 16 20 12 12 10 12 -

• 18 10 10 14

• 10 18 10 16 20 12 12 10 12 -

Mutlak Mutlak Penting Mutlak

• Mutlak Mutlak Mutlak Mutlak Mutlak Mutlak Mutlak Mutlak Mutlak

5

2 3 4 5 6 7 IV PELENGKAP

E. HUBUNGAN POLRI DGN DEP

23. Tupok Fungsi dan Peranan Polri
24. HTCK Polri dgn Pemda

F. ORIENTASI GIAT CJS

25. Orientasi Penuntutan
26. Orientasi Peradilan 24

(12)

6 6

(12)

6 6 -

6 6

Berfaedah Penting

Penting Penting V PEMBULATAN PENDIDIKAN/LATIHAN

G. LATIHAN APLIKASI 27. Latnis/Latja

H. WIDYA WISATA 28. Ke Cabang Lapfor

I. CERAMAH 29. Kadir Serse 30. Pejabat Pemda (48 )

(30) (30)

(10) 10

(8) 4 4 -

10

• 4 4

Mutlak VI. LAIN – LAIN

J. UPACARA/JAM CADANGAN

31. Upacara buka/tutup diklat
32. Jam cadangan 12

(12 )

8 4 -

J U M L A H 300 34 198 68

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI