Pasal 26

(1) PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri/ Bidhumas Polda berkaitan dengan kasus yang menjadi perhatian publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi: a. kasus-kasus menonjol yang melibatkan antara lain:

1. tokoh masyarakat;
2. pejabat pemerintah;
3. publik figur;
4. pejabat/Diplomat asing atau Warga Negara Asing; dan
5. pejabat TNI/Polri. b. kasus kecelakaan moda transportasi yang menonjol atau korban meninggal lebih dari 5 (lima) orang; c. kasus-kasus yang meresahkan masyarakat antara lain:
6. premanisme;
7. pembunuhan;
8. pencurian dengan kekerasan;
9. terorisme;
10. penculikan; dan
11. kerusuhan massa. (2) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.