Pasal 173

Pemberian Perpanjangan izin pemasukan dari luar negeri, pembelian dalam negeri dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilaksanakan dengan prosedur: a. untuk perpanjangan izin pemasukan dari luar negeri, Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri menerima permohonan izin perpanjangan dari pelaksana impor, yang dilengkapi dengan:

1. surat Izin yang akan diperpanjang;
2. laporan realisasi impor;
3. mencantumkan jenis dan merek peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api;
4. data jumlah peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api yang belum terealisasi; dan
5. mencantumkan asal negara impor;

b. untuk perpanjangan izin Pembelian Dari Dalam Negeri, Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri menerima permohonan dari pemohon atau badan usaha, yang dilengkapi dengan:

1. surat Izin yang akan diperpanjang; dan
2. laporan realisasi pembelian;
3. mencantumkan jenis dan merek peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api; dan
4. data jumlah peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api yang belum terealisasi pembeliannya; c. untuk perpanjangan izin penggunaan dilaksanakan sebagai berikut:
5. Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah menerima permohonan Rekomendasi perpanjangan izin penggunaan dari pemohon, yang dilengkapi dengan: a) fotokopi kartu Surat Izin Penggunaan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api yang lama; b) pasfoto berwarna dasar merah masing-masing 4 (empat) lembar dengan ukuran: a) 2x3 (dua kali tiga); dan b) 4x6 (empat kali enam); c) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166;
6. Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri menerima permohonan perpanjangan izin penggunaan dari pemohon dilengkapi dengan: a) Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah; dan b) kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan d. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan:
7. penelitian dokumen persyaratan; dan
8. menerbikan surat izin setelah memenuhi persyaratan.