Pasal 162

(1) Pemberian surat keterangan sebagai importir sebagaimana di maksud dalam Pasal 161 ayat (1), dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan sebagai importer atau distributor peralatan keamanan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, yang dilengkapi dengan persyaratan:

1. profil perusahaan;
2. akta pendirian badan usaha;
3. fotokopi kartu tanda penduduk;
4. fotokopi kartu keluarga;
5. surat keterangan catatan kepolisian;
6. nomor pokok wajib pajak milik perusahaa;
7. nomor pokok wajib pajak milik pemohon;
8. nomor induk berusaha;
9. surat keterangan domisili;
10. struktur organisasi perusahaan;
11. riwayat hidup; dan
12. pasfoto berwarna dasar merah masing-masing 4 (empat) lembar dengan ukuran: a) 2x3 (dua kali tiga); dan b) 4x6 (empat kali enam); dan b. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan:
13. pengecekan lapangan;
14. penelitian dokumen persyaratan; dan
15. penerbitan surat keterangan sebagai importir distributor peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api setelah memenuhi persyaratan.

(2) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuatkan berita acara hasil pengecekan. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan importir.