Pasal 121

(1) Pemberian izin pembelian dan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dan b dilakukan oleh instansi, kementerian atau lembaga yang membutuhkan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api, dengan menunjuk badan usaha yang sudah mendapat

• surat keterangan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri sebagai importir atau distributor. (2) Surat keterangan importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diperoleh dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan surat keterangan sebagai importir atau distributor Senjata Api kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, yang dilengkapi dengan persyaratan:

1. profil perusahaan;
2. akta pendirian badan usaha;
3. fotokopi kartu tanda penduduk;
4. fotokopi kartu keluarga;
5. surat keterangan catatan kepolisian;
6. nomor pokok wajib pajak milik perusahaan;
7. nomor pokok wajib pajak milik pemohon;
8. nomor induk berusaha;
9. surat keterangan domisili;
10. struktur organisasi perusahaan;
11. riwayat hidup; dan
12. pasfoto berwarna dasar merah masing-masing 4 (empat) lembar dengan ukuran: a) 2x3 (dua kali tiga); dan b) 4x6 (empat kali enam); dan b. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan:
13. pengecekan lapangan;
14. penelitian dokumen persyaratan dan kebenaran identitas badan usaha pemohon; dan
15. penerbitan surat keterangan sebagai importer atau distributor. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. instansi, kementerian atau lembaga untuk Polsus, PNS, Satpam dan Satpol PP; atau b. BUJP untuk Satpam.