Pasal 119

(1) Pemberian izin perubahan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf i dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi perubahan dan perbaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan alasan perubahan dengan melampirkan:

1. surat permohonan;
2. identitas peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api, yang akan diperbaiki;
3. fotokopi kartu izin kepemilikan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api, yang akan diperbaiki; dan
4. berita acara hasil cek pisik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah setempat; b. Kepolisian Daerah melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api, dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan Rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan Izin perubahan dan perbaikan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan

e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan:

1. penelitian terhadap dokumen persyaratan; dan
2. penerbitan izin perubahan dan perbaikan. (2) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor atau Kepolisian Sektor atas permintaan Kepolisian Daerah. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. instansi, kementerian, atau lembaga untuk Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP; atau b. BUJP untuk Satpam.