Pasal 13

(1) Dalam hal kesimpulan Ombudsman berwenang melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b maka dilakukan Pemeriksaan dokumen. (2) Hasil Pemeriksaan dokumen dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan dokumen. (3) Laporan hasil Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nomor dan tanggal registrasi; b. identitas Pelapor; c. Terlapor; d. kronologi Laporan; e. substansi Laporan; f. dugaan Maladministrasi; g. harapan Pelapor; h. peraturan terkait; i. data pendukung sementara; j. analisis; k. kesimpulan sementara; dan l. tindak lanjut. (4) Unit Pemeriksaan melakukan bedah Laporan sebelum MENETAPKAN Laporan hasil Pemeriksaan dokumen beserta keputusan tindak lanjut. (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf merupakan bentuk tindakan yang akan dilakukan Ombudsman, meliputi: a. permintaan data; b. permintaan Klarifikasi; c. pemanggilan; d. Pemeriksaan lapangan; e. Konsiliasi; atau f. menghentikan Pemeriksaan.