Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.

2. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.

3. Pembina Pengamanan Persandian adalah Kepala Lembaga Sandi Negara dan Eselon I di Lembaga Sandi Negara.

4. Penanggungjawab Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon II, III, atau IV yang karena tugas dan fungsinya mengelola serta bertanggungjawab secara langsung di bidang persandian.

5. Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon IV dan/atau V, fungsional sandiman, dan fungsional lainnya yang ditugaskan di unit kerja yang karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian atau pengamanan persandian.

6. Petugas Kamar Sandi adalah Pegawai Negeri yang memiliki kualifikasi sandi dan bertugas di tempat kegiatan sandi.

7. Pendukung Persandian adalah Pegawai Negeri yang ditugaskan di unit kerja/unit teknis persandian yang karena tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.

8. Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas Instansi Pemerintah.

9. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementrian koordinator/kementrian negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

(1) Tunjangan pengamanan persandian diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian. (2) Instansi pemerintah yang mendapatkan tunjangan pengamanan persandian meliputi: a. Lembaga Sandi Negara; b. Instansi Pemerintah lain yang sudah membentuk Unit Teknis Persandian

atau melaksanakan fungsi persandian dalam rangka mendukung pengamanan berita rahasia. (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: a. Departemen Dalam Negeri; b. Departemen Luar Negeri; c. Departemen Pertahanan; d. Departemen Perdagangan; e. Kejaksaan Republik INDONESIA; f. TNI; g. POLRI; h. BNN; i. BIN; j. Bakosurtanal; k. BATAN; l. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan beban tanggung jawab dalam menjaga rahasia, Tunjangan Pengamanan Persandian diberikan kepada Pejabat Instansi Pemerintah setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian.

Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai petugas pengelola pengamanan persandian untuk masing-masing tingkat Pengamanan Persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur, sebagai berikut: a. Tanggung Jawab Menjaga Rahasia; b. Tingkat Kualifikasi Sandi; c. Lamanya Bertugas di Persandian.

(1) Unsur Tanggung Jawab Menjaga Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Unsur Tingkat Kualifikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (3) Unsur Lamanya Bertugas di Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah masa bekerja kumulatif di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada bidang persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Dalam hal terdapat perbedaan dalam penentuan tanggungjawab menjaga rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ditetapkan nilai tingkat pengamanan persandian yang paling menguntungkan.

Nilai Tingkat Pengamanan Persandian dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

(1) Cara penilaian dan penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. (2) Formulir penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran VI.

(1) Penilaian Tingkat Pengamanan Persandian dilaksanakan oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Kepegawaian. (2) Hasil penilaian Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan instansinya masing-masing sebagai dasar penerbitan surat keputusan Penetapan Tunjangan Pengamanan Persandian.

Penilaian atas Tingkat Tunjangan Pengamanan Persandian dilakukan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Unit Kepegawaian menggandakan dan mendistribusikan formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas seperti pada Lampiran VII kepada pejabat yang berwenang pada setiap satu bulan sebelum penilaian; (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) mengembalikan formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang sudah diisi dan ditandatangani, kepada Unit Kepegawaian sebelum batas waktu yang ditentukan;

Pejabat Penilai memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian yang meliputi: a. Surat Pernyataan Melaksanaan Tugas dari unit kerja setingkat Eselon II seperti pada Lampiran VII; b. Berkas masa kerja dan data kepegawaian dari unit kepegawaian.

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dijadikan dasar bagi pejabat penilai untuk melakukan penghitungan tingkat pengamanan persandian.

Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN nilai tingkat pengamanan persandian sesuai dengan Lampiran VI.

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan PRESIDEN Nomor 79 Tahun 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

I 500

1. Kepala Lembaga Sandi Negara
2. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
3. Deputi I Lembaga Sandi Negara
4. Deputi II Lembaga Sandi Negara
5. Deputi III Lembaga Sandi Negara II 450 A. Lembaga Sandi Negara
6. Struktural Eselon II
7. Struktural Eselon III
8. Struktural Eselon IV B. Departemen Dalam Negeri
9. Kepala Pusdatinkomtel
10. Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel
11. Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel
12. Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
13. Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota
14. Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Unit organisasi yang membidangi Sandi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota D.
15. Sekretaris Jenderal
16. Kepala Pusat Komunikasi
17. Para pejabat Eselon III di lingkungan Puskom E. Departemen Pertahanan
18. Kapusdatin
19. Kabid Persandian, Pusdatin PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN UNSUR DAN NILAI TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA NO JABATAN NILAI PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN Departemen Luar Negeri Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

F. Departemen Perdagangan

1. Kepala Pusat Humas
2. Kepala Bagian TU G.
3. Direktur Produksi dan Sarana Intelijen Kejagung
4. Kasubdit Sankom Kejagung
5. Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen Kejati
6. Kepala Sub Seksi Sandi dan Komunikasi Kejati H.
7. Danpusintelad
8. Kabalak Sandi Pusintelad
9. Asintel Kodam
10. Asintel Kopassus
11. Asintel Kostrad
12. Asintel Divisi
13. Asintel Brigade
14. Kasandidam
15. Kasandi Kostrad
16. Pabanda Sandi Kopassus
17. Kasie Intel Korem I.
18. Kadiskomlekal
19. Kadispamal
20. Kasubdis Lidmar Dispamal
21. Kasubdis Pam Dispamal
22. Kasubdis Bangkom Diskomlekal
23. Asintel Kotama
24. Asintel Lantamal
25. Kasat Opskom Diskomlekal
26. Kadiskomlek Kotama J.
27. Kadispamsanau
28. Kasubdis Sankomsus
29. Asintel Kotama
30. Ka Intelpam Lanud K.
31. Kabais
32. Kadissandi TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Udara BAIS TNI Kejaksaan RI

L.

1. Kabaintelkam Polri
2. Kabid Sandi Baintelkam Polri
3. Direktur Intelkam Polda
4. Kasie Sandi Polda
5. Kasie Intelkam Polres M. BNN
6. Kabag TU dan Rumah Tangga
7. Kasubbag Sandi, Bag TU & Rumah Tangga N. BIN
8. Direktur 51
9. Kasubdit 511 O. Bakosurtanal
10. Kabag Umum
11. Kasubbag TU, Kearsipan dan Persandian P. BATAN
12. Kabag Pengamanan III 410 A.
13. Fungsional Sandiman
14. Fungsional Lainnya di Deputi I, II, dan III B. Departemen Dalam Negeri
15. Fungsional Sandiman Pusdatinkom yang tidak bertugas di Kamar Sandi C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
16. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi D.
17. Struktural Eselon IV di Puskom
18. Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi E. Departemen Pertahanan
19. Pejabat Eselon IV dibawah bidang Persandian Pusdatin
20. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi Departemen Luar Negeri POLRI PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PELAKSANA PENGAMANAN PERSANDIAN Lembaga Sandi Negara

F. Departemen Perdagangan

1. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan G.
2. Kepala Seksi Perlengkapan Subdit Sankom Kejagung
3. Kepala Seksi Sandi Sastra Subdit Sankom Kejagung
4. Kepala Seksi Pengamanan Subdit Sankom Kejagung
5. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi H. TNI Angkatan Darat
6. Para Kabag di lingkungan Balaksandi Pusintelad
7. Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi Pusintelad
8. Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama
9. Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi Pusintelad
10. Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi Kotama I. TNI Angkatan Laut
11. Pabandyakom Guspurlabar
12. Pabandyakom Guspurlatim
13. Pabandyakom Guskamlabar
14. Pabandyakom Guskamlatim
15. Kasatkom Lantamal
16. Kasikom Pasmar
17. Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal
18. Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal
19. Kasi Pamsan Dispamal
20. Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal
21. Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom, Diskomlekal
22. Kasubsi Binmatsan, Subdisbangkom, Diskomlekal
23. Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal
24. Kasubsi Kripto Dispamal
25. Kasubsi Komsan Dispamal
26. Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal
27. Kasi Binsan Kotama
28. Kasi Sandi Kotama
29. Kasubsi Sandi Lantamal
30. Kasikom Satlinlamil
31. Paban Lidmar Lantamal
32. Pasintel Lanal
33. Kaur Analisa Sandi, Satopskom, Diskomlekal
34. Kadivkom dan Padivnavkom KRI
35. Kasikom Brigif Kormar
36. Kasikom Menkavmar
37. Kasikom Menbanpurmar
38. Kasikom Kolatmar
39. Kasikom Lanmar
40. Kasatkom Lanal Kejaksaan RI

J. TNI Angkatan Udara

1. Kasinalbang Sissan
2. Kasinalbang Palsan
3. Kasubsi Harpalsan
4. Kasubsi Minpandis
5. Kasubsi Nalsislitbang Sissan
6. Kasimatsus
7. Kasubsi Harwatmatsus
8. Pabandya Pamsan
9. Pabanda Sankomsus
10. Kasubsi Komatsus K. BAIS TNI
11. Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI
12. Kasubdissis Dissandi
13. Kasubdismat Dissandi
14. Kasubdissanmil
15. Kasubdissansus
16. Kasi dilingkungan Dissandi
17. Pasi/Kaur dilingkungan Dissandi L. POLRI
18. Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi Baintelkam
19. Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam
20. Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam
21. Kaursubbidumsan Bidang Sandi Baintelkam
22. Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam
23. Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi Baintelkam
24. Para Pamin, Paur dan Pa Sandi Baintelkam
25. Pa Sandi Polda M. BNN
26. Fungsional Sandiman N. BIN
27. Petugas Sandi di Poswil
28. Petugas Sandi di Posda O. Bakosurtanal
29. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi

P. BATAN

1. Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir IV PETUGAS KAMAR SANDI 380
2. Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi
3. Anggota Kamar Sandi
4. Anggota Bagian Redaksi
5. Operator Sandi V PENDUKUNG PERSANDIAN 360
6. Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusdiklat dan STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional Sandiman di Lembaga Sandi Negara
7. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pusat Komunikasi Departemen Luar Negeri
8. Pejabat Fungsional Umum di Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi
9. Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan, Kejaksaan RI, BNN, BIN, Bakosurtanal, BATAN
10. Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi
11. Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI
12. Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel Kodiklatad
13. Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI
14. Gumil Sandi Tetap pada Pusdikintel Kodiklatad KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, WIRJONO BUDIHARSO, S.IP

UNSUR DAN NILAI TINGKAT KUALIFIKASI SANDI

Ahli Sandi Tingkat III Ahli Sandi Tingkat II Ahli Sandi Tingkat I Penunjang Ahli Sandi 350 200 100 50

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

WIRJONO BUDIHARSO, S.IP