Pasal 8

(1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bidang perlindungan terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawalan; pengamanan; relokasi; dan tindakan perlindungan lainnya.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja: a. pengamanan yang melaksanakan tugas:

1. pemberian pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian pengamanan;

3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian pengamanan;

4. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) pengamanan;

5. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengamanan. c. pengawalan yang melaksanakan tugas:

6. pemberian pengawalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian pengawalan;

8. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian pengawalan;

9. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) pengawalan;

10. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengawalan. d. relokasi yang melaksanakan tugas:

11. pemberian tindakan relokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian tindakan relokasi;

13. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian tindakan relokasi;

14. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) relokasi;

15. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas relokasi. e. tindakan lain yang melaksanakan tugas:

16. pemberian tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian tindakan lain;

18. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian tindakan lain;

19. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) tindakan lain;

20. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas tindakan lain.