Peraturan Badan Nomor 1-plps-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK

(1) Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal pelaksanaan likuidasi Bank dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, LPS dapat mengakhiri likuidasi tanpa terlebih dahulu melaksanakan RUPS untuk mempersingkat jangka waktu pelaksanaan likuidasi Bank sepanjang dalam Keputusan RUPS telah diputuskan bahwa pelaksanaan likuidasi dapat diakhiri sampai dengan dibubarkan oleh RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi. (4) Jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam keputusan RUPS.

(5) Dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan bahwa pelaksanaan Likuidasi Bank dapat diakhiri oleh LPS sebagai RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Likuidasi diberikan honorarium dan penghasilan/fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: a. jumlah aset dan kewajiban; b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Bank; c. lokasi dan jaringan kantor Bank dalam likuidasi; dan d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi. (3) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tunjangan hari raya; b. insentif; c. keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan d. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing anggota Tim Likuidasi maksimum sebesar honorarium 1 (satu) bulan dari anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan. (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; c. besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut. (6) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi. 3. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi. (2) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS. (3) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam Bank dalam likuidasi, termasuk anggota Direksi dan Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank dalam likuidasi. (4) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi: a. honorarium; b. tunjangan hari raya; c. insentif; d. keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan e. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing Tenaga Pendukung Tim Likuidasi maksimum sebesar honorarium 1 (satu) bulan dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan. (5) Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS. (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan: a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya

keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; c. besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut. (8) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi. 4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayarkan: a. gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin usaha Bank; b. pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh:

1. Bank pada masa Bank dalam status pengawasan khusus yang diikuti dengan pencabutan izin usaha Bank, yang tercatat pada neraca Bank; dan
2. Tim Likuidasi setelah pencabutan izin usaha Bank; c. gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada Direksi; dan d. gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada Komisaris. (2) Dalam hal Bank dalam likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji terutang dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan. (3) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

(4) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Bank dalam likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditur lainnya, termasuk seluruh kewajiban yang belum diselesaikan kepada pegawai, direksi, dan komisaris yang diberhentikan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum pencabutan izin usaha Bank. 5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha namun belum dibayarkan. (2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam likuidasi kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi. (3) Pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo. (4) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban Direksi dan Komisaris kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum tanggal pencabutan izin usaha. 6. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Likuidasi membayar gaji pegawai sampai dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi. (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam biaya operasional Bank dalam likuidasi. 7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai dan Direksi kepada Bank dalam likuidasi. (2) Tim Likuidasi wajib meminta persetujuan LPS untuk melakukan pembayaran pesangon pegawai dan Direksi disertai dengan perhitungannya. (3) Pembayaran pesangon kepada Direksi dilakukan oleh Tim Likuidasi setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi non aktif, dengan memperhitungkan seluruh kewajiban yang bersangkutan kepada Bank dalam likuidasi. (4) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pegawai Bank dalam likuidasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi. 8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji terutang dan pesangon pegawai dan/atau Direksi yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank. (2) Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji terutang Komisaris yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank. (3) Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pembayaran kepada pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris Bank apabila: a. berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.

(4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Tim Likuidasi menitipkan gaji terutang dan pesangon pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS. (5) Dalam hal putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, titipan gaji terutang dan pesangon pegawai sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh LPS kepada: a. Pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkuatan, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau b. Kreditur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan ini, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank. 9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terdapat kewajiban Bank kepada Kreditur yang dijamin dengan aset Bank yang memberikan hak preferensi kepada Kreditur berdasarkan UNDANG-UNDANG, antara lain dengan pengikatan hak tanggungan atau jaminan fidusia, Tim Likuidasi harus menyatakan status kewajiban tersebut dalam Neraca Sementara Likuidasi sebagai kewajiban kepada Kreditur yang mendapat hak preferen (secured creditors). 10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan likuidasi dapat diakhiri dalam hal terpenuhi satu atau lebih kondisi sebagai berikut: a. seluruh kewajiban Bank dalam likuidasi telah dibayarkan; b. seluruh aset Bank sudah dicairkan sehingga tidak ada lagi aset Bank dalam likuidasi;

c. tidak ada lagi potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau potensi pencairan aset diperkirakan tidak menutup biaya operasional likuidasi; dan/atau d. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 11. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40A, 40B, dan 40C yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terpenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b, Tim Likuidasi menyusun Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban.

(1) Dalam hal terpenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Tim Likuidasi menyampaikan kepada LPS evaluasi mengenai potensi pencairan sisa aset tersebut. (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian LPS masih terdapat potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban dan potensi pencairan aset tersebut lebih besar dari biaya likuidasi, Tim Likuidasi melanjutkan pelaksanaan Likuidasi Bank. (3) Apabila berdasarkan hasil penilaian LPS tidak terdapat potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban dan/atau potensi pencairan aset tersebut lebih kecil dari biaya likuidasi, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset sebagai pembayaran non tunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas.

(1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, Tim Likuidasi menyampaikan kepada LPS evaluasi mengenai potensi pencairan aset. (2) Dalam hal masih terdapat potensi pencairan aset, Tim Likuidasi mengajukan perpanjangan jangka waktu likuidasi untuk menyelesaikan pencairan sisa aset tersebut dengan syarat: a. perkiraan nilai pencairan aset melebihi biaya yang dibutuhkan untuk pencairan aset tersebut termasuk biaya operasional likuidasi akibat perpanjangan tersebut; dan b. jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 masih dapat diperpanjang. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut sebagai pembayaran non tunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas.

12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal LPS menolak penawaran sisa aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B ayat (3) dan Pasal 40C ayat (3) atau masih terdapat sisa aset setelah dilakukan pembayaran dalam bentuk non tunai kepada LPS, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut kepada Kreditur selain LPS sesuai dengan urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1). (2) Dalam hal masih terdapat kewajiban kepada Kreditur namun masih ada sisa aset karena sebagian/seluruh Kreditur tidak bersedia menerima penawaran sisa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi melakukan penghapusan aset yang sebelumnya dinilai nihil dalam Neraca Sementara Likuidasi. (3) Penghapusan sisa aset oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan oleh Tim Likuidasi kepada LPS paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penghapusan sisa aset. 13. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

(1) Nilai aset non tunai yang digunakan sebagai pembayaran kepada LPS dan Kreditur selain LPS ditetapkan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi. (2) Penetapan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau analisis Tim Likuidasi. 14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penawaran kepada Kreditur selain LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar yang mempunyai peredaran luas atau dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau Kreditur, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penolakan LPS. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling kurang sebagai berikut: a. berakhirnya jangka waktu likuidasi; b. sisa aset yang akan ditawarkan kepada para Kreditur sebagai

pembayaran non tunai termasuk kondisi aset tersebut; c. batas waktu bagi Kreditur untuk memberitahukan kesediaan menerima penawaran pembayaran non tunai tersebut; d. konsekuensi apabila Kreditur tidak bersedia atau tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran Tim Likuidasi untuk menerima pembayaran non tunai; dan e. nama dan alamat Tim Likuidasi. (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling kurang 7 (tujuh) hari kalender dan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diumumkan. (4) Dalam hal Kreditur yang bersedia menerima pembayaran non tunai lebih dari satu Kreditur maka mekanisme pembayaran non tunai kepada Kreditur dilakukan mengikuti mekanisme pembayaran tunai yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kreditur yang bersangkutan. (5) Dalam hal terdapat kreditur selain LPS yang bersedia menerima penawaran sisa aset berupa kredit dan/atau tagihan lainnya sebagai pembayaran non tunai, maka: a. Tim Likuidasi melakukan pengalihan hak tagih (cessie) dari bank dalam likuidasi kepada Kreditur, untuk aset non tunai berupa kredit dan/atau tagihan lainnya; b. Tim Likuidasi memberitahukan kepada Debitur mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui pengumuman di surat kabar yang mempunyai peredaran luas atau melalui media lain yang dapat menjangkau Debitur; c. Kreditur yang menerima penawaran sisa aset tersebut hanya berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pencairan aset oleh Kreditur sebesar kewajiban Debitur; d. dalam hal aset non tunai berupa tagihan kepada Debitur yang tidak ada agunannya atau nilai pasar agunannya lebih kecil dari atau sama dengan kewajiban Debitur, seluruh dokumen Kredit dan jaminan diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada Kreditur; dan e. dalam hal aset non tunai berupa tagihan kepada Debitur yang nilai agunannya lebih besar dari kewajiban Debitur maka:

1. dokumen jaminan dititipkan di LPS sampai kewajiban Debitur dinyatakan lunas oleh Kreditur, dalam hal hanya terdapat 1 (satu) agunan dan tidak dapat dilakukan pembagian; dan

2. dokumen jaminan diberikan kepada Kreditur maksimum sebesar kewajiban Debitur, sedangkan dokumen jaminan lainnya dititipkan di LPS sampai kewajiban Debitur dinyatakan lunas oleh Kreditur, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) agunan dan dapat dilakukan pembagian jaminan. (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ada Kreditur yang bersedia atau tidak memberikan tanggapan untuk menerima sisa aset sebagai pembayaran non tunai maka Kreditur yang bersangkutan dianggap melepaskan haknya terhadap sisa aset yang ditawarkan tersebut.

3. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal setelah dilakukan penghapusan aset oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) namun masih terdapat sisa aset, Tim Likuidasi mengajukan penghapusan sisa aset tersebut kepada LPS sebagai RUPS. (2) Pengajuan penghapusan sisa aset oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya didukung dengan dokumen sebagai berikut: a. daftar aset yang diajukan untuk dihapuskan yang sekurang- kurangnya memuat nilai buku, nilai wajar, dan kondisi setiap aset; b. upaya yang telah dilakukan Tim Likuidasi untuk mencairkan aset atau menagih piutang; c. bukti pengumuman/penawaran sisa aset sebagai pembayaran non tunai kepada Kreditur; dan d. bukti penolakan atau ketidaksediaan menerima pembayaran non tunai dari Kreditur, jika ada. (3) LPS sebagai RUPS melakukan penghapusan atas sisa aset yang diajukan oleh Tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dokumen atas sisa aset yang telah dilakukan penghapusan baik oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) maupun oleh LPS sebagai RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada LPS. (5) Dalam kondisi tertentu LPS dapat melakukan penagihan/pencairan terhadap sisa aset yang telah dihapuskan oleh Tim Likuidasi dan/atau LPS sebagai RUPS.

(6) LPS dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan/pencairan terhadap pencairan sisa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Dalam hal terdapat penerimaan tagihan dan/atau hasil pencairan aset setelah dilakukan penghapusan sisa aset dan masa likuidasi telah berakhir maka penerimaan tersebut dibayarkan oleh LPS kepada Kreditur sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi dengan biaya penagihan/pencairan aset tersebut. 16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, Tim Likuidasi mengelompokkan aset yang telah dicairkan sebagai berikut: a. inventaris; b. aktiva tetap; c. kredit; d. agunan yang diambil alih (AYDA); dan e. aktiva lain selain aktiva pada huruf a sampai huruf d; dengan status aset bermasalah atau tidak bermasalah. (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai aset dengan status bermasalah apabila memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan antara lain: a. dokumen tidak lengkap; b. dokumen lengkap tetapi fisik aset dan/atau agunan tidak diketahui keberadaannya; c. pengikatan tidak sempurna; d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau e. menjadi obyek sengketa di luar atau di dalam pengadilan. (3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi aset pada saat pencairan aset tersebut. 17. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

(1) LPS wajib memberikan keputusan atas permohonan pembayaran insentif paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan pembayaran insentif diterima lengkap dengan perhitungan yang benar. (2) Untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran perhitungan insentif, LPS melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan/atau verifikasi mengenai dokumen, pengelompokan aset, dan perhitungan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi. (3) Dalam hal LPS tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dianggap menyetujui permohonan pembayaran insentif. 18. Mengubah Lampiran 1 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

C. HERU BUDIARGO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN