Pasal 3

(1) Penyusunan dan pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ bertujuan agar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah segera memenuhi kebutuhan Pengelola PBJ. (2) Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pemenuhan Pengelola PBJ dari pegawai negeri sipil.