Pasal 2

(1) Peraturan Lembaga ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan dan pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola PBJ. (2) Ruang lingkup peraturan ini berupa penyusunan dan

pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ dengan memanfaatkan sistem informasi.