Pasal 42

(1) Dalam hal Terlapor memberikan Klarifikasi, Petugas Pemeriksa melakukan analisis terhadap Klarifikasi tersebut.

(2) Dalam hal Terlapor tidak memberikan Klarifikasi setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. (3) Dalam hal Terlapor tidak memberikan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan Klarifikasi. (4) Dalam hal Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan atas Laporan hanya berdasarkan data yang diperoleh Komisi Yudisial.