Pasal 9

(1) Penyelenggara Negara wajib membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Surat pernyataan dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penyelenggara Negara di atas materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

telah diisi wajib dilampiri salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan yang dimiliki. (4) Salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan.