Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_KPU Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2012 tentang TAHAPAN PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN...

Pasal 6

BAB 3 — TAHAPAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. Perencanaan Program dan Anggaran, meliputi:

  1. Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu;

  2. Penyusunan dokumen penganggaran (RKA-KL, DIPA, POK);

  3. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan. b. Penyusunan Peraturan KPU; c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, meliputi:

  4. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran;

  5. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran;

  6. Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU kabupaten/kota;

  7. Verifikasi administrasi di KPU;

  8. Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi;

  9. Perbaikan administrasi oleh Partai Politik 7) Verifikasi administrasi hasil Perbaikan;

  10. Pemberitahuan hasil penelitian administrasi tahap II kepada: a) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; b) Pimpinan partai politik tingkat pusat.

  11. Verifikasi faktual di tingkat KPU, meliputi: a) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat; b) Penyampaian hasil verifikasi; c) Perbaikan; d) Verifikasi hasil perbaikan; e) Penyusunan berita acara.

  12. Verifikasi di tingkat KPU provinsi, meliputi: a) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi; b) Penyampaian hasil verifikasi; c) Perbaikan; d) Verifikasi hasil perbaikan; e) Penyusunan berita acara: (1) Hasil verifikasi provinsi; (2) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota. f) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU.

  13. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota: a) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan; b) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan

keanggotaan; c) Perbaikan; d) Verifikasi hasil perbaikan; e) Penyusunan berita acara; f) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi; 12) Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; 13) Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu; 14) Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik; 15) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. d. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:

  1. Penyerahan Data Kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data Warga Negara INDONESIA (WNI) di Luar Negeri;

  2. Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di Luar Negeri;

  3. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

  4. Konsolidasi DP4;

  5. Pencermatan DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;

  6. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

  7. Pemuktakhiran data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian);

  8. Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS);

  9. Penetapan DPS;

  10. Pengumuman DPS;

  11. Penyerahan Salinan DPS kepada Parpol Tingkat kecamatan;

  12. Masukan dan Tanggapan Masyarakat;

  13. Penetapan (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) DPSHP;

  14. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP;

  15. Perbaikan DPSHP;

  16. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota;

  17. Penetapan DPT tingkat kabupaten/kota;

  18. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS;

  19. Penyerahan Salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;

  20. Pengumuman DPT;

  21. Rekapitulasi di KPU provinsi;

  22. Rekapitulasi di KPU. e. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri, meliputi:

  23. Pemuktahiran data Pemilih WNI di Luar Negeri;

  24. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN);

  25. Pengumuman DPSLN;

  26. Masukan dan tanggapan masyarakat;

  27. Perbaikan DPSLN;

  28. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN);

  29. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan Tembusan Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; f. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan, meliputi:

  30. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk Data Agregat Kependudukan per- Kecamatan (DAK2);

  31. Penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

  32. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Konsultasi Publik;

  33. Penyerahan Hasil Penataan Daerah Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Kepada KPU;

  34. Penetapan Daerah Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. g. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 1) Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota: a) Pengumuman pendaftaran pencalonan; b) Pendaftaran pencalonan;

  35. Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, meliputi: a) Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD;

b) Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi; c) Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi; d) Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi; e) Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan; f) Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD; g) Perbaikan terhadap persyaratan dukungan; h) Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan; i) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU; j) Penelitian persyaratan calon anggota DPD; k) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD; l) Pengumuman DCS anggota DPD; m) Masukan dan tanggapan masyarakat; n) Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD; o) Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU; p) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD; q) Pengumuman DCT anggota DPD. 3) Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, meliputi: a) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: (1) Anggota DPR; (2) Anggota DPRD provinsi; (3) Anggota DPRD kabupaten/kota. b) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu; c) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; d) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; e) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

f) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan; g) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; h) Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; i) Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; j) Pemberitahuan pengganti DCS; k) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; l) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota; m) Penyusunan dan Penetapan DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; n) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota; o) Sengketa Tata Usaha Negara. h. Kampanye;

  1. Persiapan Kampanye, meliputi: a) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; b) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye; c) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri); d) Penyusunan jadual kampanye dengan peserta Pemilu; e) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
  2. Pelaksanaan Kampanye, meliputi: a) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga;

b) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik; c) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; d) Audit dana kampanye; e) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; f) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu; g) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye. i. Masa Tenang; j. Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:

  1. Persiapan menjelang pemungutan suara, meliputi: a) Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik; b) Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah; c) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN; d) Penyiapan TPS/TPSLN.

  2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi: a) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS; b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS; c) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS; d) Pemungutan Suara di TPSLN; e) Penghitungan Suara di TPSLN; f) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN; g) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN; k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:

  3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN 2) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN;

  4. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan: a) Di PPS kepada PPK; b) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri (KEMENLU); c) Dari KEMENLU kepada KPU.

  5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

  6. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

  7. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota;

  8. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota;

  9. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota;

  10. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi;

  11. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi;

  12. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi;

  13. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU;

  14. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional;

  15. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD. l. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional; m. Penetapan partai politik memenuhi ambang batas; n. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, meliputi:

  16. Tingkat nasional a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD; b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR, dan DPD.

  17. Tingkat provinsi a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD provinsi;

b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD provinsi. 3) Tingkat kabupaten/kota a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota; b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota. o. Peresmian keanggotaan:

  1. DPRD kabupaten/kota;
  2. DPRD provinsi;
  3. DPR dan DPD. p. Pengucapan sumpah/janji anggota:
  4. DPRD kabupaten/kota;
  5. DPRD provinsi;
  6. DPR dan DPD.
← Pasal 5 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 7 →