Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2012 tentang TAHAPAN PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

7. Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komite Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Komite Independen Pemilihan kabupaten/kota, selanjutnya disebut KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.

10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

16. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD berpedoman pada tahapan, program, dan Jadual diatur dengan Peraturan KPU.

Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsional;

i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektifitas.

Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi : a. Tahapan persiapan; b. Tahapan penyelenggaraan; dan c. Tahapan penyelesaian.

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. Penataan organisasi, meliputi:

1. Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
2. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan PRESIDEN;
3. Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU;
4. Pengisian Jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota. b. Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan; c. Pembentukan Badan Penyelenggara, meliputi:
5. Pembentukan PPK dan PPS/PPLN;
6. Pembentukan KPPS /KPPSLN;
7. Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN. d. Seleksi Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; e. Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di setiap tingkatan;

f. Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih meliputi:

1. Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih;
2. Penyusunan Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
3. Pelaksanaan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih. g. Pengelolaan data dan informasi, meliputi:
4. Penyusunan Pedoman Pengelolaan data dan Informasi;
5. Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU);
6. Pengembangan WAN (Wide Area Network) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi;
7. Revitalisasi LAN (Local Area Network) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
8. Bimbingan Teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU). h. Logistik, meliputi:
9. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;
10. Bimbingan Teknis;
11. Pengadaan dan Pengelolaan Logistik: a) Logistik Tahun 2013; b) Logistik Tahun 2014.
12. Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara di tingkat: a) KPU provinsi; b) KPU kabupaten/kota; c) PPK; d) PPS; e) KPPS.
13. Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara di Luar Negeri a) PPLN dan KPPSLN.

Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. Perencanaan Program dan Anggaran, meliputi:

1. Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu;

2. Penyusunan dokumen penganggaran (RKA-KL, DIPA, POK);

3. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan. b. Penyusunan Peraturan KPU; c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, meliputi:

4. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran;

5. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran;

6. Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU kabupaten/kota;

7. Verifikasi administrasi di KPU;

8. Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi;

9. Perbaikan administrasi oleh Partai Politik 7) Verifikasi administrasi hasil Perbaikan;

10. Pemberitahuan hasil penelitian administrasi tahap II kepada: a) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; b) Pimpinan partai politik tingkat pusat.

11. Verifikasi faktual di tingkat KPU, meliputi: a) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat; b) Penyampaian hasil verifikasi; c) Perbaikan; d) Verifikasi hasil perbaikan; e) Penyusunan berita acara.

12. Verifikasi di tingkat KPU provinsi, meliputi: a) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi; b) Penyampaian hasil verifikasi; c) Perbaikan; d) Verifikasi hasil perbaikan; e) Penyusunan berita acara: (1) Hasil verifikasi provinsi; (2) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota. f) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU.

13. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota: a) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan; b) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan

keanggotaan; c) Perbaikan; d) Verifikasi hasil perbaikan; e) Penyusunan berita acara; f) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi; 12) Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; 13) Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu; 14) Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik; 15) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. d. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:

1. Penyerahan Data Kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data Warga Negara INDONESIA (WNI) di Luar Negeri;

2. Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di Luar Negeri;

3. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

4. Konsolidasi DP4;

5. Pencermatan DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;

6. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

7. Pemuktakhiran data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian);

8. Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS);

9. Penetapan DPS;

10. Pengumuman DPS;

11. Penyerahan Salinan DPS kepada Parpol Tingkat kecamatan;

12. Masukan dan Tanggapan Masyarakat;

13. Penetapan (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) DPSHP;

14. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP;

15. Perbaikan DPSHP;

16. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota;

17. Penetapan DPT tingkat kabupaten/kota;

18. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS;

19. Penyerahan Salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;

20. Pengumuman DPT;

21. Rekapitulasi di KPU provinsi;

22. Rekapitulasi di KPU. e. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri, meliputi:

23. Pemuktahiran data Pemilih WNI di Luar Negeri;

24. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN);

25. Pengumuman DPSLN;

26. Masukan dan tanggapan masyarakat;

27. Perbaikan DPSLN;

28. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN);

29. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan Tembusan Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; f. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan, meliputi:

30. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk Data Agregat Kependudukan per- Kecamatan (DAK2);

31. Penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

32. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Konsultasi Publik;

33. Penyerahan Hasil Penataan Daerah Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Kepada KPU;

34. Penetapan Daerah Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. g. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 1) Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota: a) Pengumuman pendaftaran pencalonan; b) Pendaftaran pencalonan;

35. Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, meliputi: a) Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD;

b) Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi; c) Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi; d) Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi; e) Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan; f) Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD; g) Perbaikan terhadap persyaratan dukungan; h) Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan; i) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU; j) Penelitian persyaratan calon anggota DPD; k) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD; l) Pengumuman DCS anggota DPD; m) Masukan dan tanggapan masyarakat; n) Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD; o) Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU; p) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD; q) Pengumuman DCT anggota DPD. 3) Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, meliputi: a) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: (1) Anggota DPR; (2) Anggota DPRD provinsi; (3) Anggota DPRD kabupaten/kota. b) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu; c) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; d) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; e) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

f) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan; g) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; h) Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; i) Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; j) Pemberitahuan pengganti DCS; k) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; l) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota; m) Penyusunan dan Penetapan DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; n) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota; o) Sengketa Tata Usaha Negara. h. Kampanye;

1. Persiapan Kampanye, meliputi: a) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; b) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye; c) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri); d) Penyusunan jadual kampanye dengan peserta Pemilu; e) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan Kampanye, meliputi: a) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga;

b) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik; c) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; d) Audit dana kampanye; e) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; f) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu; g) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye. i. Masa Tenang; j. Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:

1. Persiapan menjelang pemungutan suara, meliputi: a) Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik; b) Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah; c) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN; d) Penyiapan TPS/TPSLN.

2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi: a) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS; b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS; c) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS; d) Pemungutan Suara di TPSLN; e) Penghitungan Suara di TPSLN; f) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN; g) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN; k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:

3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN 2) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN;

4. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan: a) Di PPS kepada PPK; b) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri (KEMENLU); c) Dari KEMENLU kepada KPU.

5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

6. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

7. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota;

8. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota;

9. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota;

10. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi;

11. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi;

12. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi;

13. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU;

14. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional;

15. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD. l. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional; m. Penetapan partai politik memenuhi ambang batas; n. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, meliputi:

16. Tingkat nasional a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD; b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR, dan DPD.

17. Tingkat provinsi a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD provinsi;

b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD provinsi. 3) Tingkat kabupaten/kota a) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota; b) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota. o. Peresmian keanggotaan:

1. DPRD kabupaten/kota;
2. DPRD provinsi;
3. DPR dan DPD. p. Pengucapan sumpah/janji anggota:
4. DPRD kabupaten/kota;
5. DPRD provinsi;
6. DPR dan DPD.

Tahapan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi: a. Perselisihan Hasil Pemilu:

1. Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu:
2. KPU kabupaten/kota;
3. KPU provinsi. c. Penyusunan Dokumentasi; d. Pengelolaan Arsip; e. Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara ad hoc; f. Penyusunan Laporan Keuangan.

Rincian Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN