Pasal 21

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat berupa: a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera MENETAPKAN dan mengesahkan peraturan perundang-undangan; c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan; e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;

f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan; h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum; i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.