Pasal 48

(1) Prosedur pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a ditentukan sebagai berikut: a. Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan harus mengisi formulir keberatan; b. PPID wajib memberikan nomor registrasi pendaftaran pengajuan keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan; c. PPID wajib menyimpan

formulir keberatan yang telah diberikan nomor registrasi pendaftaran sebagai lampiran tanda bukti pengajuan keberatan; d. dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, petugas pelayanan Informasi memberikan bantuan pengisian formulir keberatan; e. formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:

1. nomor registrasi pendaftaran pengajuan keberatan;

2. nomor registrasi pendaftaran Permintaan Informasi Publik;

3. tujuan penggunaan Informasi Publik;

4. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;

5. alasan pengajuan keberatan;

6. tanggal pengajuan keberatan;

7. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas pelayanan Informasi;

8. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

9. nama dan tanda tangan petugas pelayanan Informasi yang menerima pengajuan keberatan; dan f. PPID wajib memberikan tanda bukti pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya. (2) Dihapus.

10. Ketentuan angka 1 huruf a Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: