Pasal 46

Prosedur pengajuan keberatan ditentukan sebagai berikut: a. pengajuan keberatan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pengajuan keberatan; b. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:

1. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
2. tidak disediakannya Informasi Publik secara berkala;
3. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi ini. c. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan d. pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Ketentuan angka 2 huruf e ayat (1) Pasal 48 diubah dan Pasal 48 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: