Pasal 81

(1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung. (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video.