Pasal 33

(1) Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ke dalam laporan Dana Kampanye.

(2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk membiayai kegiatan Kampanye. (3) Kegiatan Kampanye yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dicatat ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (6) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan gabungan Pasangan Calon secara nasional.