Pasal 11
BAB 3 — INFORMASI PUBLIK
(1) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; e. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau f. informasi yang dikecualikan. (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu Informasi yang dapat:
menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
mengungkapkan data intelijen kriminal yang diperoleh Komnas HAM dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi mengungkap rahasia pribadi terdiri dari:
riwayat dan kondisi anggota keluarga;
riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. e. memorandum atau surat-surat Komnas HAM antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau f. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.