Pasal 6

(1) DPR dan Setjen DPR wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR. (2) DPR dan Setjen DPR wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. (3) DPR dan Setjen DPR wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.