Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara;
3. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu dan penandaan dari peredaran;
4. Pemusnahan kosmetika;
5. Pembatalan notifikasi; dan/atau
6. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika. www.djpp.kemenkumham.go.id