Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan untuk: a. memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam melaksanakan Bantuan Kedinasan;

b. mewujudkan tertib administrasi dalam penggunaan Dana Bantuan Kedinasan di lingkungan BPKP; c. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bantuan Kedinasan di lingkungan BPKP; d. menghindarkan adanya duplikasi pembiayaan atau pembiayaan ganda; dan e. menghindarkan adanya praktik gratifikasi dan korupsi di lingkungan BPKP.