Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Energasindo Heksa Karya Untuk Ruas Transmisi Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (P.L.N) (PERSERO) di Payo Selincah ke Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (P.L.N) (Persero) di Sei Gelam

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
3. Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki hak khusus.
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dioperasikan oleh PT Energasindo Heksa Karya selaku Transporter untuk Ruas Transmisi Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (P.L.N) (Persero) di Payo Selincah ke Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (P.L.N) (Persero) di Sei Gelam sebesar USD 0,470/MSCF (nol koma empat ratus tujuh puluh dolar Amerika Serikat per seribu standar kaki kubik).

Transporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib: a. menerapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. menginformasikan dan meningkatkan standar mutu

pelayanan; dan c. menyampaikan laporan akun pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan mengenai laporan akun pengaturan (regulatory accounts).

(1) Badan Pengatur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Transporter. (2) Selain pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. pemanfaatan fasilitas yang dimiliki/dikuasai Transporter dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis; b. pelaksanaan akun pengaturan; dan c. pelayanan kepada konsumen.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA