Pasal 25

(1) Dalam hal Pegawai lupa atau gagal melakukan rekam kehadiran secara elektronik dibuktikan dengan Surat Keterangan Gagal Melakukan Pencatatan Kehadiran Secara Elektronik. (2) Format surat keterangan gagal melakukan pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.