Pasal 48

(1) Dalam hal upaya untuk memperoleh penggantian kekurangan perbendaharaan dengan penyelesaian secara damai tidak dapat diselesaikan, penyelesaian dapat dilakukan secara paksa oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Kepala BNN melalui pembebanan penggantian kerugian sementara. (2) Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam melakukan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain dari Bendahara yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN. (4) Format pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.