Pasal 9

(1) UAPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c di lingkungan Badan Narkotika Nasional menjadi tanggung jawab Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) UAPPB-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau Unit Kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAKPB di wilayahnya. (3) Dalam hal UAPPB-W telah ditetapkan, Badan Narkotika Nasional wajib membentuk UAPPB-W sesuai jumlah Badan Narkotika Nasional Provinsi.