Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.01 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 huruf m dan huruf q sampai dengan huruf s dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2011 KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA,

SRI WORO B HARIJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; b. melaksanakan fungsi ketata usahaan; c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan; f. menyampaikan hasil evaluasi dan pemenang dari Kelompok Kerja Pengadaan kepada Kepala ULP; g. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; h. menerima dan mengoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dan masyarakat; i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP; j. menyusun program kerja dan anggaran ULP; k. menyiapkan surat usulan Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PPK; l. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP; m. dihapus; n. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). o. mengoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa; p. menyusun standar teknis pengadaan barang/jasa; q. dihapus;

r. dihapus; s. dihapus; dan t. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan dan/atau sanggahan banding. 2. Diantara Pasal 19 huruf b dan huruf c disisipkan 4 (empat) huruf, yakni huruf ba sampai dengan huruf bd sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kelompok Kerja mempunyai tugas: a. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; b. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/seleksi; ba. menyusun jadwal tugas Kelompok Kerja Pengadaan bb. melakukan survei harga pasar untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait, spesifikasi, HPS; bc. MENETAPKAN sistem pengadaan, metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi, tahapan dan jadwal lelang/seleksi dan pemilihan jenis kontrak; bd. menyusun dokumen pemilihan/lelang; c. mengumumkan secara terbuka melalui website, papan pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional melalui LPSE; d. menerima pendaftaran; e. melakukan aanwijzing; f. melakukan kualifikasi (pra/pascakualifikasi) pada penyedia barang/jasa; g. menerima pemasukan penawaran; h. melakukan pembukaan penawaran; i. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; j. MENETAPKAN pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada Kepala ULP; k. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; dan l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.