Pasal 30

(1) Tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikaji, didokumentasikan, dan diarsipkan oleh pemrakarsa sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perbaikan Rancangan Peraturan Badan. (2) Dalam penyusunan perbaikan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat melibatkan unit kerja yang terkait dengan substansi pengaturan.