Pasal 29

(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh pemrakasa. (2) Dalam pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan.