Pasal 28

(1) Rancangan Peraturan Badan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilakukan konsultasi publik. (2) Dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak memberikan tanggapan dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis terhadap Rancangan Peraturan Badan. (3) Konsultasi publik dapat dilakukan dengan cara: a. mengunggah Rancangan Peraturan Badan ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan dan/atau media informasi lainnya; dan/atau b. melaksanakan uji publik, uji konsep, kunjungan kerja, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya secara daring/online dan/atau luring/offline.