Pasal 13

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh: a. pemerintah pusat meliputi:

1. identifikasi data informasi Potensi Penanaman Modal yang diperoleh dari seluruh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah INDONESIA;
2. verifikasi hasil identifikasi data informasi Potensi Penanaman Modal yang diperoleh dari seluruh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah INDONESIA;
3. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang diperoleh dari seluruh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah INDONESIA; dan
4. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di seluruh wilayah INDONESIA.

b. pemerintah daerah provinsi meliputi:

1. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah daerah provinsi;
2. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah daerah provinsi;
3. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di wilayah daerah provinsi;
4. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di wilayah daerah provinsi; dan
5. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP provinsi didokumentasikan ke dalam SIPID. c. pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:
6. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah daerah kabupaten/kota;
7. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah kabupaten/kota;
8. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di wilayah daerah kabupaten/kota;
9. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di wilayah daerah kabupaten/kota; dan
10. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP kabupaten/kota didokumentasikan ke dalam SIPID.