Pasal 56

pasal.id

(1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yang diajukan dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, diajukan secara daring melalui SPIPISE oleh salah satu calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa. (2) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diajukan setelah berstatus badan hukum INDONESIA dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan atau pihak lain yang diberi kuasa kepada BKPM. (3) Pihak lain yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki surat kuasa serta mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggung jawab atas seluruh informasi yang disampaikan.