Pasal 87

(1) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas permohonan penerbitan

persetujuan KKPRL didahului permohonan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam. (2) Kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada blok/zona pemanfaatan kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG.