Pasal 2

(1) Kepala BKPM mendelegasikan kewenangan penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha Penanaman Modal di KEK Tanjung Api-Api kepada Kepala Administrator. (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan Izin Usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan hak substitusi.