Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat di BKPM yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM.
6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
7. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

(1) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yaitu untuk melakukan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan. (2) Kewenangan dan tanggung jawab Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BKPM selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN. (3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BKPM. (4) Pengguna Barang tidak dapat meneruslimpahkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Barang.

(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa Hibah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dari

awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; b. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;

(3) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; b. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; c. BMN selain tanah dan/atau bangunanyang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; d. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain sebagai penerima Hibah.

(1) Persyaratan BMN selain tanah dan/atau bangunan

untuk dapat dihibahkan yaitu:

a. bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, serta tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; dan/atau b. BMN berasal dari hasil perolehan lain yang sah, dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan. (2) BMN yang dihibahkan harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, atau tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan tugas: a. melakukan penelitian data administratif BMN selain tanah dan bangunan yang akan dihibahkan, yaitu tentang tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. melakukan penelitian fisik atas BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada; c. menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang. (2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan kepada Pengguna Barang untuk menghibahkan BMN selain tanah dan/atau bangunan, dengan disertai: a. Alasan untuk menghibahkan; b. Daftar calon penerima Hibah;

c. Data BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, yaitu tahun perolehan, spesifikasi dan identitas teknis, dan nilai perolehan; d. Surat Keputusan tentang Tim Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan; e. Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA); f. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); g. Surat Perjanjian Kontrak; h. Berita Acara Serah Terima (BAST) Sementara (jika ada); i. Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan; j. Laporan Dokumen Persediaan; k. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima dan Mengelola Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan; l. Laporan Hasil Review Inspektorat/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). (3) Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administrasi, dan apabila diperlukan, Pengguna Barang dapat melakukan penelitian fisik. (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebut. (5) Dalam hal usulan Hibah tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengusulkan Hibah, disertai dengan alasannya. (6) Dalam hal usulan Hibah disetujui, Pengguna Barang MENETAPKAN surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang sekurang-kurangnya memuat: a. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan; b. pihak yang menerima Hibah; c. peruntukan BMN selain tanah dan/atau bangunan

yang dihibahkan;

d. Kewajiban Kuasa Pengguna Barang MENETAPKAN jenis, jumlah, dan nilai BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan. (7) Berdasarkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan dengan penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah Hibah. (8) Berdasarkan berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan. (9) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan dari Daftar Kuasa Pengguna Barang, dan melaporkan penghapusan tersebut kepada Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak serah terima BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan dengan penerima Hibah disertai tembusan berita acara serah terima barang, naskah Hibah, dan keputusan penghapusan. (10) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan dari pencatatan Daftar BMN selain tanah dan/atau bangunan apabila barang tersebut ada dalam Daftar BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Surat persetujuan atas Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang didelegasikan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang mengikuti bentuk dan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang telah diterima oleh penerima Hibah sebelum diundangkannya Peraturan Kepala ini, harus dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2015

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 November 2015

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA