Pasal 100

(1) Perizinan Berusaha diajukan kepada Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta: a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Tanda Daftar Perusahaan; d. RPTKA; e. IMTA) f. API; dan g. Akses Kepabeanan. (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan, dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) tercantum dalam Lampiran LXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, berupa: a. perizinan untuk konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL);
2. sertifikat tanah;
3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Usaha sesuai dengan ketentuan sektor usaha.

b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:

1. fasilitas Pajak Penghasilan;
2. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
3. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;dan/atau
4. fasilitas dan kemudahan pertanahan. (3) Bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregister oleh PTSP KPBPB. (4) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha. (5) Perusahaan harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KPBPB kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.